Pidato Jokowi Tak Singgung Masalah Ham Dan Korupsi, Begini Penjelasan Istana

  • April 18, 2020

Kedua aturan tersebut menguraikan strategi pemerintah untuk menertibkan aparatur negara dan mencegah serta menindak berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah. Wacana tentang korupsi di Indonesia selama ini didominasi oleh perspektif hukum. Padahal,dalam literatur ilmu politik, topik korupsi politik merupakan salah satu tema yang banyak diperdebatkan sejak lama.

Politik mengenai korupsi

Namun tugas berat pembenahan sistem masih harus dituntaskan ke depan, yaitu bagaimana memutus relasi koruptif antara pejabat negara, pelayan publik, penegak hukum dan pebisnis. Sebagai amunisi bagi pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCAC. Dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam UNCAC ke dalam undang-undang, diharapkan akan dapat menumbuhkan kembali rasa kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat yang selama ini telah tercabik-cabik akibat penegakan hukum yang tidak efektif terhadap praktik-praktik korupsi. Dengan kata lain undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru, akan menjadi tonggak bagi usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Saat rakyat tak bisa bicara, mahasiswalah tonggak terdepan yang seharusnya mengaspirasikan suara masyarakat. Status mahasiswa merupakan standing pada stage intelektual yang tinggi, usia muda dengan idealisme yang masih kuat. Peran dan fungsi mahasiswa dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan suatu bangsa dan negara.

Dengan kata lain, parameter penilaian rekrutmen pengurus partai dan pejabat publik lebih menekankan kepada keahlian, kecakapan teknis, dan pengalaman berorganisasi para kandidat ketimbang rekrutmen yang didasarkan atas kedekatan personal, termasuk kultural dan kekeluargaan. Proses pendidikan politik dan ideologisasi kader parpol yang tak selesai atau tak matang mengakibatkan kader yang mudah terjebak pada gemerlap jabatan dan kekuasaan. Selain itu, gaya hidup yang telanjur sangat tinggi, tuntutan tinggi untuk kontribusi bagi parpol, dan budaya patronase dalam birokrasi turut membentuk karakter seorang pejabat publik dapat terjebak dalam penyalahgunaan wewenang.

Partai politik secara berkala diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana subsidi tersebut kepada negara. Celah untuk menyalahgunakan dana bantuan negara ini bisa dikatakan hampir tidak mungkin. Beruntung, sumber pembiayaan dari subsidi negara telah meningkat sepuluh kali lipat sejak Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (PP 1/2018). Sekarang, setiap partai politik yang memiliki kursi di DPR RI akan mendapatkan bantuan Rp one thousand per suara sah, sedangkan Rp 1.200 untuk DPRD provinsi, dan Rp 1.500 untuk DPRD kabupaten/kota. Saya sendiri meyakini bahwa korupsi, dan politisi partai yang terlibat di dalamnya, lebih cenderung disebabkan oleh masalah demokrasi dan kepartaian kita.

Lebih mirisnya lagi, beberapa calon kepala daerah di pilkada sebelumnya yang pernah tersandung kasus korupsi, kembali terpilih memenangkan kontestasi di wilayah yang sama. [newline]Kenyataan ini mengindikasikan bahwa ternyata masyarakat masih terlalu permisif terhadap kepala daerah yang terlibat korupsi. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, berada perbedaan selang yang diasumsikan korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik berada yang authorized di satu tempat namun berada juga yang tidak authorized di tempat lain. Jika ternyata berdasarkan penyidikan ditemukan adanya peran partai politik sebagaimana disebutkan Pasal 4 PERMA thirteen tahun 2016 di atas, maka Partai politik dapat dipidana.

Trasmaniah

E-mail : admin@periscopecash.com