Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Dilakukan Oleh Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi

  • April 18, 2020

Tama menutup kuliah dengan menyebutkan perbaikan tata kelola keuangan parpol yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu cara untuk memutus rantai korupsi politik. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan amanat reformasi 1998 yang menginginkan adanya penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah banyak kasus korupsi yang terselesaikan baik dalam skala sedang maupun skala besar.

Dian memaparkan tiga substansi utama yakni, unexplained wealth sebagai salah satu aset yang dapat dirampas untuk negara, hukum acara perampasan aset, dan pengelolaan aset. Menurutnya, pemerintah seperti tidak mengetahui regulasi yang harus dihindari karena kental kaitan politik dan malah berpotensi melemahkan institusi pemberantasan korupsi seperti KPK. Media advokasi demokrasi ini memberitakan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung serta mendata dan menginformasikan, mulai dari Pemilu 1955.

Ia terbukti menimbulkan kerugian negara sebesar Rp416 Juta ( tanggal 8 Juni 2016). Lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia masih rentan terhadap korupsi. Di sisi lain, data di atas menunjukkan bahwa memberantas korupsi bukanlah perkara mudah. Butuh waktu panjang, terencana dan konsisten agar diperoleh hasil yang maksimal.

Pada dasarnya ketentuan yang terdapat dalam UNCAC bersifat memberi kewajiban bagi negara-negara yang meratifikasi UNCAC untuk mengatur dalam produk hukumnya mengenai hal-hal yang telah ditentukan dalam UNCAC. Rumusan bunyi dalam pasal diserahkan kepada masing masing negara, dengan catatan bahwa susbtansi yang ditentukan dalam UNCAC telah tercakup di dalamnya. Misalnya jika Ketua Umum Partai Politik Ayam Berkokok melakukan korupsi anggaran proyek pembangunan jalan tol. Lalu berdasarkan penyidikan ternyata uang hasil korupsi anggara jalan tol tersebut juga mengalir untuk keperluan partai politik dalam pencalonan kepala daerah, legislatif dan presiden, dalam konteks ini maka partai politik akan dikenakan pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 . Selain itu, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UNCAC, maka ketentuan-ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dalam UNCAC.

Politik mengenai korupsi

Memperhatikan hal-hal di atas, sudah saatnya segenap bangsa Indonesia khususnya dunia pendidikan untuk meningkatkan kerja keras dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di bumi pertiwi tercinta. Khusus untuk jajaran Fakultas Hukum sudah selayaknya untuk menjadi ujung tombak dan menjadi panutan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena ditangan merekalah masa depan penegakan hukum anti korupsi di Indonesia berada. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, namun berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian dan kelangsungan pembangunan nasional.

Trasmaniah

E-mail : admin@periscopecash.com