Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Penting Bagi Kemajuan Bangsa

  • April 17, 2020

Memang kita tidak akan mengarah pada model pemerintahan otoriter, namun juga belum akan mengarah pada bentuk pemerintahan demokrasi tulen. Berbagai indikasi menjelang dan saat terjadinya pandemi COVID-19, tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada dukungan bagi perbaikan demokrasi. Dalam kondisi seperti ini pemerintah kemudian menjadi cenderung memiliki banyak hak bahkan privilege, termasuk membuat berbagai aturan yang bersifat restriksi atau diskresi.

Tidak diragukan lagi, pengalaman disorganisasi dan deideologisasi sistematik terhadap berbagai kekuatan masyarakat sipil di bawah kediktatoran Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dasawarsa itu memiliki konsekuensi politik cukup serius. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila berbagai kelompok masyarakat sipil, terutama kalangan masyarakat lapis bawah, tidak terlalu siap dengan agenda-agenda transformatif ketika peluang mulai terbuka bersamaan dengan lengsernya Suharto dari kekuasaan. Brigitta juga mengakui pada saat pandemi seperti sekarang keberadaan media sosial pun sangat diperlukan untuk berinteraksi dengan banyak orang, bahkan dalam sekali waktu.

Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kaitan politik dan birokratik dalam pola bisnis. Hasil penelitian Huntington di atas mungkin tidak memasukkan kondisi partai politik dalam sample-nya, karena dalam masa demokrasi parlementer dahulu dan bahkan sampai sekarang belum pernah terjadi kudeta seperti banyak terjadi di negara lain yang menganut sistem multipartai. Jika tidak ada sebuah terobosan politik yang berarti, bisa jadi kualitas demokrasi kita semakin melorot pasca-pandemi ini. Munculnya berbagai regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan, selain juga karakter demokrasi kita yang mengarah pada post-democracy, dan situasi politik yang tengah berjalan saat pandemi, menjadi persoalan-persoalan pokok demokrasi kita hari ini. Belum lagi kondisi kehidupan ekonomi yang makin melemah dan potensi renggangnya kohesi sosial yang dapat memperburuk situasi. Selain itu, pemerintah juga memiliki hak untuk menggunakan segenap sumber daya yang ada untuk dapat membawa negara keluar dari kondisi krisis.

Namun sebenarnya yang telah dilakukan para politisi itu belum cukup dalam hal mereka ingin memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan politiknya. Sementara itu, terbukti pula bahwa gelombang reformasi ternyata tidak cukup memiliki kemampuan untuk menyapu bersih kelompok-kelompok dominan “bekas” pendukung rezim Orde Baru, termasuk mereka yang berada di tingkat lokal. Bahkan, kelompok-kelompok ini mampu menyesuaikan diri terhadap logika reformasi.

Politik masa ini

Ditambah lagi moratorium CPNS tahun ini menjadi momok tambahan bagi lulusan sarjana baru. Dalam hal lain, Rizki berpendapat bahwa negara maju dengan ekonomi yang lebih stabil, kebijakan primary earnings lebih memungkinkan untuk diterapkan. “Di Indonesia, kita tidak bisa meminta terlalu banyak pada negara” tuturnya. Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, sekolah minggu dan Majelis Taklim yang berbasis asas proporsionalitas dan keadilan. Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga.

Dengan tindakan tersebut mencerminkan bahwa bangsa Indonesia tidak lagi memiliki rasa percaya diri (self-confidence) sebagai sebuah bangsa. Kelas Pintar adalah salah satu associate Kemendikbud yang menyediakan sistem pendukung edukasi di period digital yang menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid dan guru dalam menciptakan praktik belajar mengajar terbaik. Untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam Dekrit tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka dimulailah era baru demoktasi dan pemerintahan Indonesia yaitu Demokrasi Terpimpin.

Pemimpin yang memiliki karakter, tanggung jawab, integritas dan bersih adalah pemimpin yang diharapkan dan diinginkan seluruh rakyat Indonesia. Mungkin hal ini sering juga dianggap sebagai kenaifan di tengah-tengah hiruk pikuk perpolitikan yang semakin memanas. Akan tetapi dalam keraguan inilah ada keyakinan bahwa kehendak untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan berupa kritik dan saran sangat diperlukan bangsa ini.

Mereka lihai memainkan kata- kata bahkan memonopoli bahasa untuk kepentingan politik. Kunjungan ke tokoh agama yang berpengaruhpun menjadi panggung indah bagi parpol atau politisi untuk menjaga picture dan mendapatkan dukungan. Bagi mereka, adalah suatu keuntungan bila dicitrakan sebagai sosok atau parpol yang alim, relijius dan baik dimata rakyat.

“Jika seseorang ditahan atau dihukum karena tindakan politiknya, itu lebih karena sifat tindakan itu, misalnya ia menggunakan kekerasan hendak membunuh presiden, dan bukan karena hakekat keyakinan politiknya,” ujar Princen. Maka, bagi direktur Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi ini, istilah Tapol-Napol sebenarnya tidak dikenal dalam sistem politik dan hukum Indonesia. Setiap negara, lanjut Princen, memang berhak menjaga dirinya dari usaha-usaha yang bermaksud untuk meruntuhkan negara serta menjajah negara dan bangsa.

Keempat, lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi, baik pada level elite ataupun masyarakat, seiring dengan meningkatnya oportunisme di kalangan elite dan meredupnya pendidikan politik serta melemahnya ekonomi masyarakat. Memiliki kekuasaan atau setidaknya menjadi bagian kekuasaan sudah menjadi DNA dalam politisi dan parpol. Tidak cukup untuk dirinya sendiri, para politisi berlomba- lomba untuk meneruskan kekuasaannya lewat dinasti politik.

Trasmaniah

E-mail : admin@periscopecash.com