Partai Politik Ikut Distribusi Vaksin Covid

  • April 20, 2020

“Vaksin sinovac telah tiba di Pangandaran sebanyak three.200 dosis, tapi ini khusus untuk tenaga kesehatan dulu”, ujar Kusdiana. Bicara penanganan covid-19, hampir semua terkait dengan persoalan perlindungan hak kekayaan intelektual . Peneliti Third World Network, Lutfiyah Hanim, menjelaskan bahwa hampir seluruh Produk kesehatan dalam penanganan Covid-19 seperti tes equipment, diagnostik, masker, obat-obatan, vaksin, dan ventilator dilindungi dalam hak paten, rahasia dagang, dan desain industri.

Dengan skema itu, ada kekhawatiran sebagian besar warga akan menolak vaksinasi jika harus mengeluarkan biaya sendiri. Selain itu, situasi pandemi dinilai sebagai situasi darurat sehingga pemerintah seharusnya menyediakan vaksin free of charge sebagai tanggung jawab untuk melindungi warganya. ‘‘Ini kan artinya ruang fiskal untuk menggratiskan vaksin ada sebenarnya, masalahnya secara politik anggaran mau apa tidak? Jika bicara soal prioritas anggaran harusnya sampai 2021 masih fokus pada penanganan kesehatan,‘‘ tambahnya. Pemerintah Tiongkok yang menganut sistem komunis membuat mereka ‘alergi’ dengan pengawasan publik. “Kurangnya transparansi dalam sistem Tiongkok menyebabkan ribuan orang sudah menggunakan vaksin tanpa melihat information ujicoba yang relevan terlebih dahulu,” ujar Natasha Kassam, seorang analis kebijakan Tiongkok dari Lowy Institute, dikutip dari Straits Times.

Amerika sendiri dikabarkan memiliki surplus vaksin hingga jutaan dosis yang bisa dibagikan ke negara lain lewat berbagai skema. Jakarta -Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS, semua pihak harus mendukung dan membantu pemerintah dalam mempercepat vaksinasi terhadap masyarakat. Tercantum nama Boediono, Christine Hakim, Goenawan Mohamad serta dua orang putri almarhum Gus Dur. Ada juga mantan menteri Emil Salim, Sarwono Kusumatmaja berikut Lukman Hakim Saefuddin untuk menyebut beberapa nama beken Charles Honoris anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PDIP menegaskan tidak pernah ada rapat Komisi itu mendukung vaksin Nusantara. Dalam konferensi pers di Kosta Rika kemarin, Blinken mengatakan pemerintah Biden akan fokus pada distribusi vaksin yang merata. Tidak perlu ada ikatan politik untuk itu, sebuah kritik langsung ke China.

Blinken mengatakan berdasarkan lintasan vaksin beberapa pekan yang lalu sekitar 70 hingga eighty persen orang di seluruh dunia tidak akan divaksinasi hingga 2024. Kegiatan vaksinasi semakin gencar dilakukan berbagai elemen masyarakat termasuk partai politik. Karena persoalan ini, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sampai pernah menyurati sejumlah menteri agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bisa dipercepat. Sementara itu, cakupan vaksinasi yang belum merata antar provinsi juga menjadi soal. Menurut information KemenkesPer 18 Agustus, baru Jakarta yang sudah lebih dari 50 persen mendapat vaksinasi dua dosis, yakni fifty four,34 persen.

Politik Vaksin

Sekretaris Umum DPW Partai Nasdem Jawa Barat M Rahmat menjelaskan kegiatan vaksinasi ini akan berlangsung selama empat hari. Jakarta, CNBC Indonesia – KontroversiVaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan Letnan Jenderal TNI dr. Terawan Agus Putranto semakin memanas. [newline]Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk tidak memberi izin uji klinis fase II menimbulkan saling dukung di kalangan para tokoh, termasuk dari mantan wapres Boediono. Namun, masih ada eight,7 persen puskesmas yang belum memiliki ice pack yang cukup untuk seluruh vaccine provider. Padahal ice pack diperlukan untuk menjaga suhu di dalam pembawa vaksin bisa tetap sesuai standar.

Kegiatan ini dilakukan dari awal tahun 2021 yang diawali dengan para petinggi negara, public determine, dan tenaga kesehatan. Kemudian tahap kedua dilakukan untuk pemberian kepada golongan yang rentan seperti lansia, pekerja kantoran dan pekerja publik lainnya. Oleh karena itu, ia menekankan, persoalan penanganan pandemi Covid-19 di daerah yang disebabkan fragmentasi-fragmentasi politik juga mesti mendapat perhatian. Banyak pakar kesehatan mulai mencemaskan nada nasionalisme dan proxy dalam penemuan vaksin untuk senjata geopolitik. Pasalnya hal itu bisa mempersulit upaya memberantas virus dalam waktu dekat, memicu proteksionisme, dan mengganggu rantai pasokan medis lainnya.

Beijing dianggap bakal menikmati keuntungan diplomatis jangka panjang dari uluran tangan di tengah pandemi corona yang menginfeksi lebih dari 70 juta orang hingga Jumat (11/12). Arya menjelaskan vaksinasi berbayar masuk program vaksinasi gotong royong lantaran sebelumnya hanya perusahaan berbadan hukum saja yang boleh menyelenggarakan untuk para karyawan. Namun andaipun pemerintah memesan dan membeli vaksin dengan lebih dulu menunggu uji vaksin dari berbagai aspek itu selesai, pesan dan kesan politik negatif belum tentu juga hening di media sosial. Pemerintah justru akan dikatakan lamban dalam mengantisipasi kebutuhan akan vaksin, tidak punya kemampuan lobi dan negosiasi terhadap negara produsen vaksin, serta mengabaikan kepentingan kesehatan rakyat untuk bebas dari pandemi.

Trasmaniah

E-mail : admin@periscopecash.com