Nah Lho Kejari Kab Tangerang Buru Tersangka Lain Di Kasus Korupsi Bansos Pkh; Kerugian Negara Terendus Rp3,5 Miliar

  • March 20, 2020

Mekanisme tender atau penunjukkan langsung perlu dirubah karena sangat rentan menyebabkan terjadinya kasus korupsi politik. Dengan kondisi politik Indonesia yang cenderung bernuansa politik transaksional dan balas budi seringkali menjadi celah korupsi politik masih terus terjadi. “Bahkan, di lapangan masih banyak terjadi justru banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bansos karena alasan salah sasaran.

Selain menggunakan perusahaan milik Totoh,dalam pengadaan Bansos ini, Aa Umbara juga melalui Heri Partomo menunjuk perusahaan yang disiapkan oleh Andri Wibawa melalui Denny Indra Mulyawan dan Hardy Febrian Sobana yaitu CV. Satria Jakatamilung dengan imbalan 1 persen dari total keuntungannya akan diberikan bagi pihak Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Diketahui dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Juliari dipenjara 11 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Korupsi Bansos

Total quantity beras adalah 2.010 ton, dengan 3000 paket beras untuk 122 kabupaten/kota dan 6000 paket untuk enam ibukota provinsi. “Untuk bantuan beras yang 10 kg dari Perum Bulog, disalurkan melalui Perum Bulog. Selain itu, jaksa juga menuntut Juliari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar. Jika tidak dibayar setelah satu bulan putusan inkrah, harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Uang Pengganti Rp14,5 M Diklaim Perberat Tuntutan Juliari Batubara KPK klaim perberat uang pengganti Rp14,5 miliar.

Padahal dalam dakwaan, Juliari menerima uang korupsi sebesar Rp32,48 miliar. Jaksa KPK Tuntut Anak Buah Eks Mensos Juliari 8 Tahun Penjara Jaksa KPK menilai Matheus Joko Santoso telah terbukti menerima uang dari sejumlah pengusaha penyedia bansos sembako COVID-19. Mantan Kepala Biro Umum Kementerian Sosial Adi Wahyono membeberkan nama perusahaan yang dikecualikan untuk ditarik payment dalam pengadaan bansos Covid-19.

Bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dengan cara tim melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi permasalahan yang bersifat sistematik dalam pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19. Tim juga bertugas melakukan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pendampingan refocusing. Sebelumnya, dugaan korupsi dana Bantuan Sosial Covid-19 senilai Rp100 triliun ramai dibahas dan diperbincangkan warganet. Lebih dari 164 ribu warganet membahas hal itu melalui “100 T” hingga menjadi trending topik di media sosial Twitter. Seperti diketahui, Menteri Sosial , Juliari Peter Batubara ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap dana bansos Covid-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi .

Trasmaniah

E-mail : admin@periscopecash.com