Mewujudkan Kemerdekaan Bangsa Dari Korupsi Melalui Implementasi Pendidikan Karakter

  • April 18, 2020

Menurut Indonesian Corruption Watch , pattern korupsi di Indonesia makin hari makin menghawatirkan. Pada tahun 2011, kasus korupsi yang berhasil diproses oleh KPK dan Kejaksaan mencapai 436 kasus dan melibatkan 1.053 tersangka dan perkiraan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2,169 Trilyun. Selanjutnya, pada enam bulan pertama tahun 2012, KPK dan Kejaksaan berhasil menangkap 597 tersangka koruptor dan menyidik 285 kasus dan kerugian negara yang dialami mencapai 1,22 Trilyun.

Politik mengenai korupsi

Diakui atau tidak diakui budaya korupsi sudah membudaya dalam tata kelola pemerintahan kita bahkan sudah membudaya di tengah-tengah sebagian masyarakat, sehingga untuk mengikisnya memang diperlukan upaya yang sangat ekstra dan kesungguhan yang luar biasa. Yang bisa dimulai dari hal-hal yang kecil tetapi memiliki dampak yang luar biasa, seperti mengajarkan kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai moral yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Karena di negeri yang indeks korupsinya tinggi maka yang menderita adalah rakyat jelata, karena hak-haknya sebagai warga negara dimakan oleh kerakusan para pejabatnya.

Menurut dia, saat ini, potret penegakan hukum di Indonesia sangat buruk. Bahkan korupsi di era ini jauh lebih buruk dari prilaku korup era Orde Baru. Tidak menuntut kemungkinan akan terjadi pada kasus korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan Juliari Batubara. Pertama, ia menyesal karena kasus korupsi bansos Covid-19 telah menyusahkan banyak orang. Kedua, alasan Juliari Batubara meminta kepada majelis hakim untuk membebaskannya dari segala dakwaan karena alasan keluarga.

Pembentukan hukum dalam arti undang-undang, merupakan aktivitas penting dalam negara hukum. Undang-undang menjadi dasar legalitas bagi seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola negara . Untuk itu, idealnya undang-undang merupakanformalisasi atau kristalisasi norma dan kaidah yang dikehendaki atau sesuaidengan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie mengungkapkan setiap norma hukum itu haruslah menghasilkan antara nilai kepastian , keadilan , dan kebergunaan . Keempat, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan hak pilihnya di pilkada 2020.

Kurnia berpandangan, pemerintah dan DPR hilang arah dalam menentukan regulasi-regulasi yang pro pemberantasan korupsi. “Dari kejadian itu, kita ragu berbagai tunggakan legislasi yang memperkuat pemberantasan korupsi akan segera dibahas atau diundangkan oleh pemerintah ataupun DPR,” kata Kurnia. Kurnia mengatakan, proses legislasi yang dilakukan pemerintah dan DPR justru bertolak belakang dengan pemberantasan korupsi. Berdasarkan Pasal 426 ayat huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia. Mengatasi persoalan korupsi politik tidak cukup diatasi dengan pendekatan reformasi birokrasi, pendekatan yuridis, atau dengan pendekatan ethical, tetapi juga merumuskan kembali tatanan politik jauh lebih penting dan strategis untuk ke luar dari persoalan korupsi politik.

Trasmaniah

E-mail : admin@periscopecash.com