Ekonomi Politik Di Masa New Regular

  • April 17, 2020

Di dalam negeri, perubahan di bidang politik dan pemerintahan yang diwarnai dengan adanya perubahan signifikan dalam sistem politik membuka suatu peluang baru dan juga ancaman baru bagi dunia usaha di Indonesia. Perubahan-perubahan kepemimpinan seringkali berakibat terjadinya perubahan dalam keputusan politik dan yang akhirnya berdampak secara langsung terhadap kondisi bisnis. Pada saat Orde baru, perdagangan Bahan Pangan Pokok selalu dikendalikan oleh Pemerintah melalui BULOG, sehingga ada kondisi yang stabil dalam perdagangan Bahan Pangan Pokok tersebut. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan dari pada kepentingan nasional.

Dalam bidang sosial, pada masa Demokrasi Terpimpin pernah terjadi konflik antar pedagang asing, terutama Cina. Atas kebijakan tersebut pemerintah di Beijing memberikan reaksi keras terhadap usaha tentara Indonesia melarang warga negara asing bergerak dalam bidang usaha eceran diluar kota-kota besar. Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat dengan dibekali senjata. Selain ditugaskan sebagai pelindung, peran militer ini untuk menarik perhatian serta dukungan partai politik. Kekuatan politik lainnya, yaitu PKI dengan menggunakan sistem “menempel” agar mendapatkan citra positif di depan Presiden Soekarno. PKI mulai memanfaatkan situasi demi mendapatkan tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia.

Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% dari APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan. Kemampuan pemerintah menyediakan segalanya dibatasi oleh gerak sistem ekonomi. Pola bisnis tersebut memerlukan sebuah rezim politik yang mampu mengendalikan reaksi kaum buruh dan gerakan demokratisasi.

Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya adalah melaksanakan industrialisasi, yang dikenal dengan Rencana Soemitro. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi, pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing.

Hal ini turut memperlambat pemulihan pelaksanaan dan penghormatan atas kebebasan berpikir dan upaya membangun opini kritis di tengah masyarakat. Menurutnya, pandemi ini merupakan suatu krisis yang memang harus ditanggulangi. Pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting untuk menanggulangi krisis pada pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tepat dan tanggap ketika mengambil sebuah keputusan. Sayangnya, pemerintah dinilai sering kali terburu-buru dan salah arah dalam mengambil kebijakan. Suharto, presiden kedua Republik Indonesia, berhasil mengambil kekuasaan pada tahun 1960an di tengah pergolakan yang ada.

Politik masa ini

Sayangnya, perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dinilai sudah keluar dari aturan yang benar. Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter dan jauh dari nilai-nilai demokrasi common. PKB dan PKS tak ingin menjadikan umat sebagai korban dari permasalahan politik yang sudah lewat. Perbedaan keduanya saat ini hanya sebatas posisi politik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera bersilaturahim ke Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa .

Sepanjang tahun 70-an dan 80-an, misalnya, Indonesia mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang mantap. Dari perspektif politik, pembebasan Tapol-napol, jelas merujuk kepada pemberian amnesti. Di Indonesia ada pengampunan dari presiden untuk meniadakan penuntutan hukum terhadap sekelompok orang yang terlibat peristiwa pidana. Jadi segala tuntutan terhadap kelompok orang itu dihapuskan, yang didasarkan kepada kebijaksanaan pemerintah atau presiden sebagai pemilik hak prerogatif.

Trasmaniah

E-mail : admin@periscopecash.com