Diduga Korupsi Bansos, Polres Malang Tahan Pendamping Pkh Kecamatan Pagelaran

  • March 20, 2020

Sejauh ini baru dua penyedia yang telah ditangani dan telah divonis bersalah. Politisi PAN itupun mengatakan perlu pendalaman lebih lanjut informasi yang diberikan Novel dan menjadi tantangan pembuktian bagi lembaga anti rasuah . Jika memang terbukti dan memiliki indikasi yang kuat ada dugaan penyimpangan dana yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, maka hal ini perlu di ambil langkah lebih lanjut. Terkait hal tersebut, Kementerian Sosial telah menjalankan rekomendasi KPK dengan baik untuk menggabungkan tiga foundation data penerima bansos. Hal yang memberatkan, menurut JPU, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih. Diberitakan sebelumnya jaksa menuntut Matheus Joko pidana 8 tahun penjara dengan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Mereka akan dikucilkan oleh masyarakat bahkan oleh keluarganya sendiri. Karena dikucilkan oleh keluarganya dan tak kuat menahan rasa malu atas kasus korupsi yang menjeratnya, ia memilih bunuh diri dengan lompat dari tebing. Dana bansos PKH tersebut, lanjut Risma, diduga disalahgunakan sehingga tidak diterima oleh keluarga penerima manfaat. Jika nantinya oknum tersebut terbukti melakukan penyalahgunaan dana bansos, Kementerian Sosial akan memberikan sanksi tegas.

WWF menyebutkan beberapa bentuk bantuan pemerintah dapat mengakibatkan upaya penangkapan ikan yang berlebihan . Selain Aa Umbara, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa Totoh Gunawan di Gedung Merah Putih KPK. Totoh bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Posko Pengaduan Ombudsman RI menangani 5 substansi yaitu Bantuan Sosial, Kesehatan, Transportasi, Keamanan, Keuangan. Laporan terkait dugaan maladministrasi telah dilaporkan ke Ombudsman RI dan sebagian besar dari Laporan tersebut telah terselesaikan. Untuk itu, penting bagi seluruh parpol yang ada untuk melakukan evaluasi diri.

Sebab, korupsi yang ia lakukan sangat merugikan seluruh masyarakat terdampak wabah Covid-19. ICW sepakat bahwa program bansos perlu ditingkatkan, khususnya di tengah PPKM darurat, namun perlu ada mitigasi korupsi. Korupsi pengadaan dapat dimitigasi dengan mengefektifkan peran pengawas inner dan mengaktifkan pengawasan masyarakat yang diawali dengan keterbukaan informasi terkait program-program pemerintah, berikut informasi pengadaan dan realisasinya. Sedangkan untuk menghindari dan menangani petty corruption, perlu dibuat mekanisme komplain yang lebih efektif dan berkelanjutan. Caranya, mematok charge sebesar Rp 10 ribu dari setiap paket bansos berisi sembako senilai Rp 300 ribu.

Diduga 14 orang tersebut tidak menerima hak mereka selama bertahun-tahun akibat disalahgunakan oleh oknum pendamping. Upaya berikutnya yaitu dengan terus memperbarui information penerima bantuan. Sebab, selama ini validasi dan verifikasi information penerima bansos di tanah air masih belum dilakukan dengan baik sehingga memicu program salah sasaran dan berpotensi terjadi korupsi politik. Pada persidangan kemarin, bahkan, kuasa hukum diberikan akses oleh majelis hakim untuk duduk berdampingan dengan jaksa penuntut umum dan berhadapan langsung di depan kuasa hukum Juliari P Batubara. Namun, dalam kesempatan itu, hakim meminta agar Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos untuk melengkapi dokumen administrasi terkait permohonan yang sedang diajukan. Tentu, dengan bukti dan argumentasi yang diajukan dalam proses persidangan mestinya tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut.

Korupsi Bansos

Matheus merupakan terdakwa kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kemensos. KPK menjadwalkan memeriksa 10 saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinsos Pemkab Bandung Barat pada 2020. Juliari Batubara saat ini masih menjalani sidang dalam perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial. VIVA – Pada hari Senin, 9 Agustus 2021 Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat secara virtual atas kasus korupsi dana bantuan sosial pandemi corona. Juliari Batubara didakwa Jaksa menerima suap senilai 32 miliar rupiah lebih dalam pengadaan bantuan sosial Covid-19. Belajar dari dana bantuan gempa 2009 di Sumatera Barat, sejumlah orang telah dijerat pidana penjara karena melanggar Pasal 2 ayat dan Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masalahnya, terdapat keterbatasan negara dalam memenuhi perlindungan sosial tersebut. Anggota DPR RI Guspardi Gaus mengaku terperanjat dengan pernyataan dari penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan yang membeberkan dugaan penyimpangan bantuan sosial Covid-19 yang nilainya mencapai Rp 100 triliun. Akan tetapi, novel masih belum dapat memastikan hal tersebut dan perlu meneliti kasus ini lebih lanjut. KPK melihat risiko korupsi jika information penerima bantuan tidak padan dengan Nomor Induk Kependudukan . “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 tahun,” ungkap jaksa.

Perbuatan korupsi oleh Juliari dilakukan di tengah kondisi darurat pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, selama persidangan Juliari pun berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Jaksa mengungkapkan hal memberatkan bagi Juliari yakni tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme .

Kasus korupsi Juliari P. Batubara perlu menjadi perhatian dan pembelajaran agar pemerintah juga memperhatikan peluang atau celah korupsi dalam program penanganan Covid-19, baik itu dalam program perlindungan sosial maupun penanganan kesehatan. Meskipun program tersebut krusial dan dibutuhkan warga, program tersebut rentan menjadi ladang korupsi sehingga perlu untuk dipikirkan lebih lanjut. Nama politisi yang merupakan kolega Juliari di PDI-P tersebut bukan kali pertama muncul dalam persidangan. Nama tersebut telah muncul dalam persidangan sebelumnya, yaitu saat jaksa membacakan BAP atas terdakwa Adi Wahyono, pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran oleh Juliari. Herman Herry dan Ihsan Yunus disebut termasuk penerima kuota melalui sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan nama keduanya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Trasmaniah

E-mail : admin@periscopecash.com