Bersama Forkopimda, Bupati Trenggalek Ajak Masyarakat Sukseskan Ppkm Darurat

  • April 19, 2020

Dari dulu TKA China memang selalu jadi bahan yang digoreng untuk memanas-manasi. Sejak dulu disebar hoaks yang menggambarkan seolah ada serbuan TKA China dalam jumlah jutaan orang. Mereka digambarkan sebagai upaya penjajahan oleh China, baik secara literal maupun sebagai bentuk penjajahan ekonomi. Berbagai hal terkait China selalu jadi amunisi politik yang dipakai untuk menyerang pemerintah. Menurut dia, setiap kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 semestinya didukung penuh tanpa disertai perdebatan-perbedatan politik.

Akan tetapi implementasi PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Kepala Daerah didorong untuk optimalkan keberadaan posko COVID-19 yang ada di desa / kelurahan serta perketat protokol kesehatan 3M di masyarakat dan memperkuat pelaksanaan 3T hingga di tingkat desa. Prof Surono menekankan, upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat yang harus juga sinkron dan dipedomani oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan juga stage pemerintahan terkecil pada tingkat desa dan kelurahan.

Sedangkan warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat. Jodi juga menyinggung oknum-oknum yang menimbun obat-obatan dan melipatgandakan harga obat maupun alat kesehatan. “Pelaku akan dikenakan sanksi berdasarkan UU No. eight tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” tegasnya. Kesembuhan dan kesehatan pasien harus didahulukan sebagai upaya menyelamatkan bangsa. Hal ini tentunya memberikan kepastian akan harga jenis-jenis obat yang dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19. Dia menyebutkan, Pemerintah Pusat sudah menjalin kerja sama dengan beberapa platform digital dan media sosial serta penyedia jasa telekomunikasi yang dapat melakukan tracking perjalanan masyarakat selama pemberlakuan PPKM Darurat ini.

Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa, Bantuan untuk usaha mikro kecil, bantuan subsidi upah sudah mulai berjalan,” kata Jokowi. Kunto justru melihat permasalahan kepercayaan publik berawal dari ketidakmampuan pemerintah dalam menangani COVID. Rakyat, kata Kunto, secara langsung merasakan penderitaan permasalahan penanganan COVID-19 di Indonesia seperti ketidakmampuan rumah sakit menangani pasien serta kebingungan rakyat dalam merespons pandemi sementara pemerintah tidak memberikan informasi dengan jelas.

Politik PPKM

“Sampai saat ini belum ada respon. Teman-teman ojek on-line mulai resah atas potongan yang besar di tengah kondisi ini,” ujar Igun. Sebelumnya, pusat perbelanjaan tutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal tiga orang. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level four Jawa – Bali akan ditentukan Malam ini (16/8). Asosiasi ojek online yakni Gabungan Aksi Roda Dua meminta dua hal jika PPKM degree four diperpanjang lagi. Salah satunya yakni, terdapat tambahan waktu untuk makan di warung makan selama 30 menit. Jakarta, InfoPublik – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi terbaru Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, 3, dan 2 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali.

Mantan sopir dan pedagang ikan ini menyatakan meski belum ada peningkatan order yang berarti saat PPKM ini, namun dia optimis usaha jasanya akan terus berkembang. Di masa penerapan PPKM, Jastip Ceria ikut memangkas waktu operasionalnya dari pukul 08.00 hingga 20.00. “Muhammadiyah mendukung sepenuhnya PPKM Darurat Jawa-Bali sebagai upaya mencegah dan menurunkan pandemi Covid-19 dan berbagai dampak yang ditimbulkan,” demikian Mu’thi mengawali utasannya.

Trasmaniah

E-mail : admin@periscopecash.com