Berita Politik, Hukum, Viral, Peristiwa Nasional Dan Internasional

  • April 19, 2020

Kerugian keuangan negara akibat korupsi bansos Covid-19 mencapai Rp100 triliun. Data ini merupakan korupsi bansos Covid-19 yang terjadi di seluruh daerah. Angka ini sangat fantastis dibandingkan knowledge yang diungkapkan oleh KPK. [newline]Kerugian keuangan negara akibat korupsi bansos Covid-19 berdasarkan penelusuran KPK mencapai Rp32 miliar. Angka ini masih sangat kecil dibandingkan data yang diungkapkan oleh Andre Dedy Nainggolan. Masyarakat memiliki fungsi kontrol terhadap proses peyelenggaraan penegakan hukum secara adil. Bisa dibayangkan jika kalangan intelektualnya memiliki moral yang tak beradab, maka negara ini akan salah urus.

Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 miliar . Terdapat empat sumber data yang menyumbang kenaikan CPI Indonesia di tahun 2019. Yakni Political Risk Service, IMD World Competitiveness Yearbook, Political and Economy Risk Consultancy dan World Justice Project – Rule of Law Index.

Jana Kunichova menjelaskan bahwa korupsi politik ini berdampak pada empat hal, yakni kehancuran parpol, ketidakterlembaganya sistem kepartaian, tergerusnya solidaritas negara, dan hilangnya kepercayaan publik. Tentu kejadian yang menimpa elite PPP tersebut semakin menegaskan tesis Kunichova, terutama terkait dengan institusionalisasi partai yang sangat lemah. Saya menyoroti “institusionalisasi”, sebab ia merupakan roh atau hati suatu partai politik.

Politik mengenai korupsi

Kita tidak bisa mengetahui besarannya secara pasti, termasuk digunakan untuk apa dana tersebut. Perangkat aturan yang terangkum dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu tidak bisa menyentuh sisi ini. Dalam buku Anomali Keuangan Partai Politik menyebutkan bahwa rata-rata kebutuhan operasional harian partai mencapai Rp 50 miliar dalam setahun.

Setelah itu pada awal Desember 2020, KPK juga menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka, karena diduga menerima suap senilai Rp17 miliar, yang merupakan “fee” dari pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19. Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Perilaku korup memang sudah menggurita dan sudah menjadi kanker ganas stadium empat yang susah disembuhkan dan yang lebih parah lagi terduga korupsi pun sudah tidak mempunyai rasa malu lagi tampil di depan publik. Lihat saja ketika mereka diwawancarai oleh awak media mereka tidak menampakkan wajah penyesalan apalagi perasaan bersalah dan dengan enteng mereka menjawab “kan ini baru dugaan belum tentu kami bersalah dan kita harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah”.

Kesenjangan begitu mencolok antara si miskin dan si kaya, korupsi masih merajalela dalam aspek legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Seluruh sektor kehidupan berbangsa didominasi persekongkolan segelintir elit penguasa dan pengusaha korup. Akumulasi dua hal ini membuat biaya pengelolaan organisasi partai menjadi sangat mahal. Tapi nyatanya, pelaku korupsi masih tidak takut dengan segala regulasi atau aturan yang berlaku. Upaya mencari celah dari berbagai sudut terus dilakukan, oleh mereka yang haus akan kekuasaan. “Sayangnya pemerintah lebih memilih untuk melemahkan pemberantasan korupsi daripada memperkuatnya,” ucap Kurnia.

Trasmaniah

E-mail : admin@periscopecash.com