Partai Politik Ikut Distribusi Vaksin Covid

  • April 20, 2020

“Vaksin sinovac telah tiba di Pangandaran sebanyak three.200 dosis, tapi ini khusus untuk tenaga kesehatan dulu”, ujar Kusdiana. Bicara penanganan covid-19, hampir semua terkait dengan persoalan perlindungan hak kekayaan intelektual . Peneliti Third World Network, Lutfiyah Hanim, menjelaskan bahwa hampir seluruh Produk kesehatan dalam penanganan Covid-19 seperti tes equipment, diagnostik, masker, obat-obatan, vaksin, dan ventilator dilindungi dalam hak paten, rahasia dagang, dan desain industri.

Dengan skema itu, ada kekhawatiran sebagian besar warga akan menolak vaksinasi jika harus mengeluarkan biaya sendiri. Selain itu, situasi pandemi dinilai sebagai situasi darurat sehingga pemerintah seharusnya menyediakan vaksin free of charge sebagai tanggung jawab untuk melindungi warganya. ‘‘Ini kan artinya ruang fiskal untuk menggratiskan vaksin ada sebenarnya, masalahnya secara politik anggaran mau apa tidak? Jika bicara soal prioritas anggaran harusnya sampai 2021 masih fokus pada penanganan kesehatan,‘‘ tambahnya. Pemerintah Tiongkok yang menganut sistem komunis membuat mereka ‘alergi’ dengan pengawasan publik. “Kurangnya transparansi dalam sistem Tiongkok menyebabkan ribuan orang sudah menggunakan vaksin tanpa melihat information ujicoba yang relevan terlebih dahulu,” ujar Natasha Kassam, seorang analis kebijakan Tiongkok dari Lowy Institute, dikutip dari Straits Times.

Amerika sendiri dikabarkan memiliki surplus vaksin hingga jutaan dosis yang bisa dibagikan ke negara lain lewat berbagai skema. Jakarta -Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS, semua pihak harus mendukung dan membantu pemerintah dalam mempercepat vaksinasi terhadap masyarakat. Tercantum nama Boediono, Christine Hakim, Goenawan Mohamad serta dua orang putri almarhum Gus Dur. Ada juga mantan menteri Emil Salim, Sarwono Kusumatmaja berikut Lukman Hakim Saefuddin untuk menyebut beberapa nama beken Charles Honoris anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PDIP menegaskan tidak pernah ada rapat Komisi itu mendukung vaksin Nusantara. Dalam konferensi pers di Kosta Rika kemarin, Blinken mengatakan pemerintah Biden akan fokus pada distribusi vaksin yang merata. Tidak perlu ada ikatan politik untuk itu, sebuah kritik langsung ke China.

Blinken mengatakan berdasarkan lintasan vaksin beberapa pekan yang lalu sekitar 70 hingga eighty persen orang di seluruh dunia tidak akan divaksinasi hingga 2024. Kegiatan vaksinasi semakin gencar dilakukan berbagai elemen masyarakat termasuk partai politik. Karena persoalan ini, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sampai pernah menyurati sejumlah menteri agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bisa dipercepat. Sementara itu, cakupan vaksinasi yang belum merata antar provinsi juga menjadi soal. Menurut information KemenkesPer 18 Agustus, baru Jakarta yang sudah lebih dari 50 persen mendapat vaksinasi dua dosis, yakni fifty four,34 persen.

Politik Vaksin

Sekretaris Umum DPW Partai Nasdem Jawa Barat M Rahmat menjelaskan kegiatan vaksinasi ini akan berlangsung selama empat hari. Jakarta, CNBC Indonesia – KontroversiVaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan Letnan Jenderal TNI dr. Terawan Agus Putranto semakin memanas. [newline]Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk tidak memberi izin uji klinis fase II menimbulkan saling dukung di kalangan para tokoh, termasuk dari mantan wapres Boediono. Namun, masih ada eight,7 persen puskesmas yang belum memiliki ice pack yang cukup untuk seluruh vaccine provider. Padahal ice pack diperlukan untuk menjaga suhu di dalam pembawa vaksin bisa tetap sesuai standar.

Kegiatan ini dilakukan dari awal tahun 2021 yang diawali dengan para petinggi negara, public determine, dan tenaga kesehatan. Kemudian tahap kedua dilakukan untuk pemberian kepada golongan yang rentan seperti lansia, pekerja kantoran dan pekerja publik lainnya. Oleh karena itu, ia menekankan, persoalan penanganan pandemi Covid-19 di daerah yang disebabkan fragmentasi-fragmentasi politik juga mesti mendapat perhatian. Banyak pakar kesehatan mulai mencemaskan nada nasionalisme dan proxy dalam penemuan vaksin untuk senjata geopolitik. Pasalnya hal itu bisa mempersulit upaya memberantas virus dalam waktu dekat, memicu proteksionisme, dan mengganggu rantai pasokan medis lainnya.

Beijing dianggap bakal menikmati keuntungan diplomatis jangka panjang dari uluran tangan di tengah pandemi corona yang menginfeksi lebih dari 70 juta orang hingga Jumat (11/12). Arya menjelaskan vaksinasi berbayar masuk program vaksinasi gotong royong lantaran sebelumnya hanya perusahaan berbadan hukum saja yang boleh menyelenggarakan untuk para karyawan. Namun andaipun pemerintah memesan dan membeli vaksin dengan lebih dulu menunggu uji vaksin dari berbagai aspek itu selesai, pesan dan kesan politik negatif belum tentu juga hening di media sosial. Pemerintah justru akan dikatakan lamban dalam mengantisipasi kebutuhan akan vaksin, tidak punya kemampuan lobi dan negosiasi terhadap negara produsen vaksin, serta mengabaikan kepentingan kesehatan rakyat untuk bebas dari pandemi.

Saat Dpr Tuding Bpom Major Politik Gara

  • April 20, 2020

Tugas akhir ini berusaha untuk memetakan faktor internal dan eksternal apa saja yang memengaruhi kebijakan impor vaksin tersebut. Kemudian penulis juga berusaha menjelaskan bagaimana vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan bergantung pada vaksin impor apabila pemerintah terus melakukan impor vaksin. Penulis menggunakan teori Konstruktivisme dengan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis Tugas Akhir ini. Menurut dia, kebijakan vaksinasi berbayar menjadi alternatif untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional dan goal kekebalan kelompok. Mengikuti pemberitaan media arus utama dan informasi di media sosial, secara umum penyelenggaraan vaksinasi sangat diapresiasi publik.

Indonesia saat ini sangat aktif melakukan diplomasi dan negosiasi untuk mendapat akses vaksin. Diplomasi vaksin yang dilakukan oleh Pemerintah tentu dalam rangka untuk memastikan ketersediaan kebutuhan vaksin untuk masyarakat Indonesia. Menanggapi hal ini Akademisi Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, Ferdiansyah, menyampaikan bahwa seharusnya diplomasi yang dilakukan pemerintah terhadap vaksin menekankan pada diplomasi kemanusiaan. Model kerja sama South-south cooperation juga dapat didorong karena pada umumnya mannequin kerja sama ini membangun solidaritas, ketimbang kompetisi yang dibawa oleh negara utara.

Partai Nasdem Jawa Barat diketahui akan menargetkan 30 ribu dosis vaksin. Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustopa mengatakan, kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal utama untuk menstabilkan kembali masalah ekonomi di masyarakat dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Reihana mengatakan upaya tersebut dilakukan agar jajaran Dinas Kesehatan Provinsi atau kabupaten/kota bisa menunaikan goal vaksin kepada 6 juta warga. “Untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19, kami telah melakukan upaya maksimal, dengan segera mendistribusikan setiap kiriman vaksin ke 15 kabupaten/kota.” Ada kesan seolah pemerintah tidak memiliki kemampuan mengelola dan menangani semua peristiwa. Dalam konteks vaksinasi, upaya pemesanan vaksin yang dilakukan dengan membuat kebijakan pemesanan sebelum adanya uji vaksin ternyata juga menjadi komoditas politik warganet.

Politik Vaksin

Karena itu protokol kesehatan harus tetap diperhatikan meski telah mendapatkan vaksin. Meski begitu, Andy mengimbau kepada pemerintah supaya vaksinasi terus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Paling penting proses pendistribusian vaksin kepada pihak-pihak yang membutuhkan bisa tepat sasaran, dengan mempertimbangkan kelompok masyarakat yang rentan terlebih dahulu. Pernyataan Sinocav yang aman digunakan dan halal bagi umat Muslim diharapkan UNJ menjadi hal yang direspons positif oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga, program vaksinasi segera terealisasi dan angka Covid-19 dapat dikendalikan dengan baik.

Penemuan vaksin dari beberapa negara maju, memunculkan harapan akan berakhirnya pandemi covid-19 yang berkepanjangan dan melanda negara-negara seluruh dunia. Namun disamping itu, penemuan vaksin ini juga memunculkan persaingan –tidak hanya dalam bisnis tapi persaingan politik antar negara. Masing-masing perusahaan farmasi skala international negara – negara maju berusaha menemukan vaksin seperti Amerika Serikat, Cina dan Inggris; dan tentunya berupaya dengan segala cara termasuk cara politik negara agar vaksin buatan negaranya mendominasi dunia. Selain terlibat dalam kegiatan sosialisasi, edukasi dan penggalangan bantuan sosial, Menko PMK mengatakan, peran mahasiswa khususnya mahasiswa di bidang kesehatan bisa bertindak membantu pemerintah sebagai relawan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Juga termasuk tuduhan bahwa pemerintah tidak punya anggaran yang sensitif rakyat, ditambah dan diperluas dengan tuduhan miring lainnya. Progres perkembangan kedua vaksin produksi dalam negeri ini memang masih dalam proses pengembangan dan pengujian seperti pada vaksin merah putih yang diharapkan baru bisa diproduksi pada Q3 tahun 2022 sehingga masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini berbeda dari perkembangan vaksin nusantara, vaksin yang dicetuskan oleh mantan menteri kesehatan ini, ditargetkan siap untuk produksi pada bulan juni 2021.

Peristiwa ini dinilai oleh beberapa pihak sebagai sinyal positif dalam hubungan Cina-Indonesia yang semakin erat sejak masa awal pemerintahan Jokowi di tahun 2014. Seiring dengan tekanan diplomatik, China telah meningkatkan ancamannya untuk menggunakan kekuatan militer untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya dengan mengadakan latihan militer dan mengirim pesawat militer ke dekat pulau itu. Wu mengatakan pemerintah dan warga Taiwan benar-benar berkomitmen untuk membela diri dan pemerintahnya sedang berusaha untuk meningkatkan kemampuan militernya, termasuk melalui pembelian senjata dari Amerika Serikat. Namun, ia mengatakan, Taiwan mendapatkan dukungan politik internasional yang lebih besar untuk dimasukkan dalam WHO baik sebagai anggota atau pengamat.

Berita Politik, Hukum, Viral, Peristiwa Nasional Dan Internasional

  • April 19, 2020

Kerugian keuangan negara akibat korupsi bansos Covid-19 mencapai Rp100 triliun. Data ini merupakan korupsi bansos Covid-19 yang terjadi di seluruh daerah. Angka ini sangat fantastis dibandingkan knowledge yang diungkapkan oleh KPK. [newline]Kerugian keuangan negara akibat korupsi bansos Covid-19 berdasarkan penelusuran KPK mencapai Rp32 miliar. Angka ini masih sangat kecil dibandingkan data yang diungkapkan oleh Andre Dedy Nainggolan. Masyarakat memiliki fungsi kontrol terhadap proses peyelenggaraan penegakan hukum secara adil. Bisa dibayangkan jika kalangan intelektualnya memiliki moral yang tak beradab, maka negara ini akan salah urus.

Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 miliar . Terdapat empat sumber data yang menyumbang kenaikan CPI Indonesia di tahun 2019. Yakni Political Risk Service, IMD World Competitiveness Yearbook, Political and Economy Risk Consultancy dan World Justice Project – Rule of Law Index.

Jana Kunichova menjelaskan bahwa korupsi politik ini berdampak pada empat hal, yakni kehancuran parpol, ketidakterlembaganya sistem kepartaian, tergerusnya solidaritas negara, dan hilangnya kepercayaan publik. Tentu kejadian yang menimpa elite PPP tersebut semakin menegaskan tesis Kunichova, terutama terkait dengan institusionalisasi partai yang sangat lemah. Saya menyoroti “institusionalisasi”, sebab ia merupakan roh atau hati suatu partai politik.

Politik mengenai korupsi

Kita tidak bisa mengetahui besarannya secara pasti, termasuk digunakan untuk apa dana tersebut. Perangkat aturan yang terangkum dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu tidak bisa menyentuh sisi ini. Dalam buku Anomali Keuangan Partai Politik menyebutkan bahwa rata-rata kebutuhan operasional harian partai mencapai Rp 50 miliar dalam setahun.

Setelah itu pada awal Desember 2020, KPK juga menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka, karena diduga menerima suap senilai Rp17 miliar, yang merupakan “fee” dari pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19. Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Perilaku korup memang sudah menggurita dan sudah menjadi kanker ganas stadium empat yang susah disembuhkan dan yang lebih parah lagi terduga korupsi pun sudah tidak mempunyai rasa malu lagi tampil di depan publik. Lihat saja ketika mereka diwawancarai oleh awak media mereka tidak menampakkan wajah penyesalan apalagi perasaan bersalah dan dengan enteng mereka menjawab “kan ini baru dugaan belum tentu kami bersalah dan kita harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah”.

Kesenjangan begitu mencolok antara si miskin dan si kaya, korupsi masih merajalela dalam aspek legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Seluruh sektor kehidupan berbangsa didominasi persekongkolan segelintir elit penguasa dan pengusaha korup. Akumulasi dua hal ini membuat biaya pengelolaan organisasi partai menjadi sangat mahal. Tapi nyatanya, pelaku korupsi masih tidak takut dengan segala regulasi atau aturan yang berlaku. Upaya mencari celah dari berbagai sudut terus dilakukan, oleh mereka yang haus akan kekuasaan. “Sayangnya pemerintah lebih memilih untuk melemahkan pemberantasan korupsi daripada memperkuatnya,” ucap Kurnia.

Bersama Forkopimda, Bupati Trenggalek Ajak Masyarakat Sukseskan Ppkm Darurat

  • April 19, 2020

Dari dulu TKA China memang selalu jadi bahan yang digoreng untuk memanas-manasi. Sejak dulu disebar hoaks yang menggambarkan seolah ada serbuan TKA China dalam jumlah jutaan orang. Mereka digambarkan sebagai upaya penjajahan oleh China, baik secara literal maupun sebagai bentuk penjajahan ekonomi. Berbagai hal terkait China selalu jadi amunisi politik yang dipakai untuk menyerang pemerintah. Menurut dia, setiap kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 semestinya didukung penuh tanpa disertai perdebatan-perbedatan politik.

Akan tetapi implementasi PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Kepala Daerah didorong untuk optimalkan keberadaan posko COVID-19 yang ada di desa / kelurahan serta perketat protokol kesehatan 3M di masyarakat dan memperkuat pelaksanaan 3T hingga di tingkat desa. Prof Surono menekankan, upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat yang harus juga sinkron dan dipedomani oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan juga stage pemerintahan terkecil pada tingkat desa dan kelurahan.

Sedangkan warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat. Jodi juga menyinggung oknum-oknum yang menimbun obat-obatan dan melipatgandakan harga obat maupun alat kesehatan. “Pelaku akan dikenakan sanksi berdasarkan UU No. eight tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” tegasnya. Kesembuhan dan kesehatan pasien harus didahulukan sebagai upaya menyelamatkan bangsa. Hal ini tentunya memberikan kepastian akan harga jenis-jenis obat yang dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19. Dia menyebutkan, Pemerintah Pusat sudah menjalin kerja sama dengan beberapa platform digital dan media sosial serta penyedia jasa telekomunikasi yang dapat melakukan tracking perjalanan masyarakat selama pemberlakuan PPKM Darurat ini.

Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa, Bantuan untuk usaha mikro kecil, bantuan subsidi upah sudah mulai berjalan,” kata Jokowi. Kunto justru melihat permasalahan kepercayaan publik berawal dari ketidakmampuan pemerintah dalam menangani COVID. Rakyat, kata Kunto, secara langsung merasakan penderitaan permasalahan penanganan COVID-19 di Indonesia seperti ketidakmampuan rumah sakit menangani pasien serta kebingungan rakyat dalam merespons pandemi sementara pemerintah tidak memberikan informasi dengan jelas.

Politik PPKM

“Sampai saat ini belum ada respon. Teman-teman ojek on-line mulai resah atas potongan yang besar di tengah kondisi ini,” ujar Igun. Sebelumnya, pusat perbelanjaan tutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal tiga orang. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level four Jawa – Bali akan ditentukan Malam ini (16/8). Asosiasi ojek online yakni Gabungan Aksi Roda Dua meminta dua hal jika PPKM degree four diperpanjang lagi. Salah satunya yakni, terdapat tambahan waktu untuk makan di warung makan selama 30 menit. Jakarta, InfoPublik – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi terbaru Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, 3, dan 2 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali.

Mantan sopir dan pedagang ikan ini menyatakan meski belum ada peningkatan order yang berarti saat PPKM ini, namun dia optimis usaha jasanya akan terus berkembang. Di masa penerapan PPKM, Jastip Ceria ikut memangkas waktu operasionalnya dari pukul 08.00 hingga 20.00. “Muhammadiyah mendukung sepenuhnya PPKM Darurat Jawa-Bali sebagai upaya mencegah dan menurunkan pandemi Covid-19 dan berbagai dampak yang ditimbulkan,” demikian Mu’thi mengawali utasannya.

Ppkm Darurat Diperpanjang? Begini Jawaban Luhut

  • April 19, 2020

Pemerintah juga telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional , khususnya klaster Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang mendapat tambahan sebesar Rp55,21 triliun. Khusus untuk Program Perlinsos ditambah sebesar Rp33,ninety eight triliun , yaitu untuk program Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet, Kartu Prakerja, Bantuan Beras Bulog dan Kartu Sembako PPKM. “Akan terus dilakukan evaluasi dan monitoring perkembangan laju kenaikan kasus Covid-19 dan berbagai indikator yang lain. Namun terus memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak PPKM. Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka 26 Juli 2021, Pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” ungkap Presiden Jokowi.

Politik PPKM

Beberapa jenis tempat usaha diperbolehkan menyediakan meja dan kursi dengan kapasitas yang sudah ditentukan. Berdasarkan assesment yang dilakukan Pemerintah Pusat, Kabupaten Trenggalek masuk kategori stage 3 dalam pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Jawa-Bali. Dari hasil evaluasi kegiatan patroli PPKM Darurat di wilayah Kota Surakarta, ditemukan beberapa pedagang dan PKL pada beberapa titik di wilayah-wilayah tersebut yang belum menaati aturan.

Maka sebelum itu tercapai kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri terutama memakai masker, dan saya minta satu hal yang sederhana ini, tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak,” pesan Presiden Jokowi. Adapun tiga alasan teratas yang melatarbelakangi ketidaksetujuan responden atas diperpanjangnya PPKM darurat antara lain, agar kegiatan ekonomi tidak mati sebanyak 12,6 persen. Menurut Ubedilah, Jokowi keliru jika mengatakan karantina wilayah akan lebih membuat rakyat menjerit.

Setelah pelaksanaan penyaluran bantuan, TNI/Polri akan merekap datanya dan mengisi kind laporan sederhana untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban. “Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan dan mencari kambing hitam. Meskipun demikian, Pemerintah harus memimpin pelaksanaan dengan konsisten serta tetap melakukan komunikasi, koordinasi dengan seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya. Menurutnya, pandemi Covid-19, telah menimbulkan puluhan ribu korban meninggal dunia dan jutaan yang terdampak. Demikian pula waktu kegiatan belajar mengajar, akan diatur sedemikian rupa agar tidak menumpuk. Kota Tanjungpinang – Pemerintah memberikan kelonggaran terhadap pelaku usaha selama perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat degree 4.

PPKM kali ini juga disesuaikan menurut stage asesmen masing-masing Kabupaten/Kota. Penentuan degree yang didasarkan pada standar WHO, yaitu degree asesmen situasi pandemi yang mengukur antara laju transmisi virus dibandingkan dengan kapasitas respon . Selain itu juga menggunakan indikator kasus konfirmasi harian, tingkat BOR, dan pencapaian vaksinasi. Dijelaskannya, untuk jenjang pendidikan PAUD dibuka pembelajaran tatap muka per lima murid. Lalu untuk jenjang SD dan SMP paling banyak 50 persen dari kapasitas ruang belajar.

Hal itu mengingat lonjakan kasus positif sangat pesat sehingga menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit juga semakin meningkat. “Untuk PPKM darurat ini yang pada bulan Juli kita berharap sampai dengan September untuk sisa anggarannya three,6 triliun bagi 3 juta UMKM bisa diberikan sehingga juga sekali lagi membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat,” ujar Menkeu. Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah memutuskan perpanjangan PPKM Level 4 karena melihat perbaikan penanganan Covid-19. Masyarakat di Pulau Jawa dan Bali tetap bisa tenang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan belanja on-line atau mengatur waktu belanja dengan tepat. Pemerintah menegaskan pasar swalayan tetap buka dengan ketentuan jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%.

Pidato Jokowi Tak Singgung Masalah Ham Dan Korupsi, Begini Penjelasan Istana

  • April 18, 2020

Kedua aturan tersebut menguraikan strategi pemerintah untuk menertibkan aparatur negara dan mencegah serta menindak berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah. Wacana tentang korupsi di Indonesia selama ini didominasi oleh perspektif hukum. Padahal,dalam literatur ilmu politik, topik korupsi politik merupakan salah satu tema yang banyak diperdebatkan sejak lama.

Politik mengenai korupsi

Namun tugas berat pembenahan sistem masih harus dituntaskan ke depan, yaitu bagaimana memutus relasi koruptif antara pejabat negara, pelayan publik, penegak hukum dan pebisnis. Sebagai amunisi bagi pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCAC. Dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam UNCAC ke dalam undang-undang, diharapkan akan dapat menumbuhkan kembali rasa kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat yang selama ini telah tercabik-cabik akibat penegakan hukum yang tidak efektif terhadap praktik-praktik korupsi. Dengan kata lain undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru, akan menjadi tonggak bagi usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Saat rakyat tak bisa bicara, mahasiswalah tonggak terdepan yang seharusnya mengaspirasikan suara masyarakat. Status mahasiswa merupakan standing pada stage intelektual yang tinggi, usia muda dengan idealisme yang masih kuat. Peran dan fungsi mahasiswa dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan suatu bangsa dan negara.

Dengan kata lain, parameter penilaian rekrutmen pengurus partai dan pejabat publik lebih menekankan kepada keahlian, kecakapan teknis, dan pengalaman berorganisasi para kandidat ketimbang rekrutmen yang didasarkan atas kedekatan personal, termasuk kultural dan kekeluargaan. Proses pendidikan politik dan ideologisasi kader parpol yang tak selesai atau tak matang mengakibatkan kader yang mudah terjebak pada gemerlap jabatan dan kekuasaan. Selain itu, gaya hidup yang telanjur sangat tinggi, tuntutan tinggi untuk kontribusi bagi parpol, dan budaya patronase dalam birokrasi turut membentuk karakter seorang pejabat publik dapat terjebak dalam penyalahgunaan wewenang.

Partai politik secara berkala diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana subsidi tersebut kepada negara. Celah untuk menyalahgunakan dana bantuan negara ini bisa dikatakan hampir tidak mungkin. Beruntung, sumber pembiayaan dari subsidi negara telah meningkat sepuluh kali lipat sejak Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (PP 1/2018). Sekarang, setiap partai politik yang memiliki kursi di DPR RI akan mendapatkan bantuan Rp one thousand per suara sah, sedangkan Rp 1.200 untuk DPRD provinsi, dan Rp 1.500 untuk DPRD kabupaten/kota. Saya sendiri meyakini bahwa korupsi, dan politisi partai yang terlibat di dalamnya, lebih cenderung disebabkan oleh masalah demokrasi dan kepartaian kita.

Lebih mirisnya lagi, beberapa calon kepala daerah di pilkada sebelumnya yang pernah tersandung kasus korupsi, kembali terpilih memenangkan kontestasi di wilayah yang sama. [newline]Kenyataan ini mengindikasikan bahwa ternyata masyarakat masih terlalu permisif terhadap kepala daerah yang terlibat korupsi. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, berada perbedaan selang yang diasumsikan korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik berada yang authorized di satu tempat namun berada juga yang tidak authorized di tempat lain. Jika ternyata berdasarkan penyidikan ditemukan adanya peran partai politik sebagaimana disebutkan Pasal 4 PERMA thirteen tahun 2016 di atas, maka Partai politik dapat dipidana.

Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Dilakukan Oleh Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi

  • April 18, 2020

Tama menutup kuliah dengan menyebutkan perbaikan tata kelola keuangan parpol yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu cara untuk memutus rantai korupsi politik. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan amanat reformasi 1998 yang menginginkan adanya penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah banyak kasus korupsi yang terselesaikan baik dalam skala sedang maupun skala besar.

Dian memaparkan tiga substansi utama yakni, unexplained wealth sebagai salah satu aset yang dapat dirampas untuk negara, hukum acara perampasan aset, dan pengelolaan aset. Menurutnya, pemerintah seperti tidak mengetahui regulasi yang harus dihindari karena kental kaitan politik dan malah berpotensi melemahkan institusi pemberantasan korupsi seperti KPK. Media advokasi demokrasi ini memberitakan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung serta mendata dan menginformasikan, mulai dari Pemilu 1955.

Ia terbukti menimbulkan kerugian negara sebesar Rp416 Juta ( tanggal 8 Juni 2016). Lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia masih rentan terhadap korupsi. Di sisi lain, data di atas menunjukkan bahwa memberantas korupsi bukanlah perkara mudah. Butuh waktu panjang, terencana dan konsisten agar diperoleh hasil yang maksimal.

Pada dasarnya ketentuan yang terdapat dalam UNCAC bersifat memberi kewajiban bagi negara-negara yang meratifikasi UNCAC untuk mengatur dalam produk hukumnya mengenai hal-hal yang telah ditentukan dalam UNCAC. Rumusan bunyi dalam pasal diserahkan kepada masing masing negara, dengan catatan bahwa susbtansi yang ditentukan dalam UNCAC telah tercakup di dalamnya. Misalnya jika Ketua Umum Partai Politik Ayam Berkokok melakukan korupsi anggaran proyek pembangunan jalan tol. Lalu berdasarkan penyidikan ternyata uang hasil korupsi anggara jalan tol tersebut juga mengalir untuk keperluan partai politik dalam pencalonan kepala daerah, legislatif dan presiden, dalam konteks ini maka partai politik akan dikenakan pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 . Selain itu, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UNCAC, maka ketentuan-ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dalam UNCAC.

Politik mengenai korupsi

Memperhatikan hal-hal di atas, sudah saatnya segenap bangsa Indonesia khususnya dunia pendidikan untuk meningkatkan kerja keras dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di bumi pertiwi tercinta. Khusus untuk jajaran Fakultas Hukum sudah selayaknya untuk menjadi ujung tombak dan menjadi panutan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena ditangan merekalah masa depan penegakan hukum anti korupsi di Indonesia berada. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, namun berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian dan kelangsungan pembangunan nasional.

Mewujudkan Kemerdekaan Bangsa Dari Korupsi Melalui Implementasi Pendidikan Karakter

  • April 18, 2020

Menurut Indonesian Corruption Watch , pattern korupsi di Indonesia makin hari makin menghawatirkan. Pada tahun 2011, kasus korupsi yang berhasil diproses oleh KPK dan Kejaksaan mencapai 436 kasus dan melibatkan 1.053 tersangka dan perkiraan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2,169 Trilyun. Selanjutnya, pada enam bulan pertama tahun 2012, KPK dan Kejaksaan berhasil menangkap 597 tersangka koruptor dan menyidik 285 kasus dan kerugian negara yang dialami mencapai 1,22 Trilyun.

Politik mengenai korupsi

Diakui atau tidak diakui budaya korupsi sudah membudaya dalam tata kelola pemerintahan kita bahkan sudah membudaya di tengah-tengah sebagian masyarakat, sehingga untuk mengikisnya memang diperlukan upaya yang sangat ekstra dan kesungguhan yang luar biasa. Yang bisa dimulai dari hal-hal yang kecil tetapi memiliki dampak yang luar biasa, seperti mengajarkan kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai moral yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Karena di negeri yang indeks korupsinya tinggi maka yang menderita adalah rakyat jelata, karena hak-haknya sebagai warga negara dimakan oleh kerakusan para pejabatnya.

Menurut dia, saat ini, potret penegakan hukum di Indonesia sangat buruk. Bahkan korupsi di era ini jauh lebih buruk dari prilaku korup era Orde Baru. Tidak menuntut kemungkinan akan terjadi pada kasus korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan Juliari Batubara. Pertama, ia menyesal karena kasus korupsi bansos Covid-19 telah menyusahkan banyak orang. Kedua, alasan Juliari Batubara meminta kepada majelis hakim untuk membebaskannya dari segala dakwaan karena alasan keluarga.

Pembentukan hukum dalam arti undang-undang, merupakan aktivitas penting dalam negara hukum. Undang-undang menjadi dasar legalitas bagi seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola negara . Untuk itu, idealnya undang-undang merupakanformalisasi atau kristalisasi norma dan kaidah yang dikehendaki atau sesuaidengan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie mengungkapkan setiap norma hukum itu haruslah menghasilkan antara nilai kepastian , keadilan , dan kebergunaan . Keempat, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan hak pilihnya di pilkada 2020.

Kurnia berpandangan, pemerintah dan DPR hilang arah dalam menentukan regulasi-regulasi yang pro pemberantasan korupsi. “Dari kejadian itu, kita ragu berbagai tunggakan legislasi yang memperkuat pemberantasan korupsi akan segera dibahas atau diundangkan oleh pemerintah ataupun DPR,” kata Kurnia. Kurnia mengatakan, proses legislasi yang dilakukan pemerintah dan DPR justru bertolak belakang dengan pemberantasan korupsi. Berdasarkan Pasal 426 ayat huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia. Mengatasi persoalan korupsi politik tidak cukup diatasi dengan pendekatan reformasi birokrasi, pendekatan yuridis, atau dengan pendekatan ethical, tetapi juga merumuskan kembali tatanan politik jauh lebih penting dan strategis untuk ke luar dari persoalan korupsi politik.

Pelaksanaan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum Nasional

  • April 17, 2020

Menurut Ivan, ada pula keterlambatan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengendalikan Covid-19 di Indonesia. Dari perspektif hukum, awalnya pemerintah menerapkan kebijakan “Darurat Kesehatan Masyarakat” pada Maret 2020 dan yang menjadi main sector-nya adalah Kementerian Kesehatan. Namun, pada April 2020 pemerintah justru menerapkan kebijakan mengenai darurat kebencanaan nasional dan menunujuk BNPB sebagai main sector. Menurutnya, ke depannya bangsa Indonesia mesti memikirkan ulang untuk melanjutkan penerapan demokrasi liberal di negeri ini. Semoga menambah wawasan dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan hukum dan praktik pelaksanaan Otonomi Daerah di Inonesia.

Meski kemudian berhasil diredam oleh aparat, sebagian dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Apa yang diperjuangkan pun akhirnya menjadi sia-sia karena baik pemerintah maupun DPR tetap dengan pendiriannya untuk menetapkan UU tersebut. De-Soekarnoisasi adalah istilah yang merujuk pada upaya untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh Soekarno dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. KOMPAS.com – Konsep stabilitas politik yang diterapkan pada masa Orde Baru menimbulkan kebijakan dan peristiwa politik penting di Indonesia.

Indonesia lebih mengacu pada pola terakhir, yakni pemerintah terlibat atau turut campur tangan dalam bisnis. Hal ini dapat dilihat dalam hukum maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menunjang perekonomian dan bisnis. Pemerintahan Australia sekarang dipimpin partai liberal yang konon ahli mengelola ekonomi, namun tidak cukup lincah mengelola kesejahtraan, termasuk kesehatan. Kendati demikian, sejak Maret, Hangga melihat adanya upaya serius dari pemerintahan Australia dalam menangani Covid-19.

Politik masa ini

Bahkan, kelompok seniman Koes Bersaudara juga pernah ditahan oleh pihak Kejaksaan karena dianggap memainkan musik yang kebarat-baratan. Melalui pidato-pidatonya, Presiden Soekarno mengecam kebudayaan Barat berupa musik “rock and roll”, dansa ala “cha-cha”, musik pop. Kondisi ekonomi pada masa awal Demokrasi Terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Semangat perubahan untuk membatasi kekuasaan presiden, menurut Andy sudah dibatasi oleh pasal 7 UUD 1945 yang baru.

Menurut Ivan, ketika sudah berstatus darurat, maka harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jika ini adalah keadaan darurat, maka kebijakannya harus sesuai dengan penganggulangan bencana darurat. Sayangnya, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, pemerintah pusat dan daerah mengalami ketidaksinkronan satu sama lain. Berbagai sektor mulai dari ekonomi, wisata, manufaktur, dan lain-lain akan sangat terdampak bila penanganan pandemi Covid-19 tidak ditangani dengan baik dan tepat. Pemerintah pun diharapkan dapat mengambil kebijakan yang baik dan membangun wacana publik yang sesuai di tengah situasi darurat seperti sekarang. Persaingan untuk memenuhi kepentingan politik antar parpol dan politisi, baik penguasa maupun oposisi, menjadi tontonan politik yang sering menghiasi media.

Ekonomi Politik Di Masa New Regular

  • April 17, 2020

Di dalam negeri, perubahan di bidang politik dan pemerintahan yang diwarnai dengan adanya perubahan signifikan dalam sistem politik membuka suatu peluang baru dan juga ancaman baru bagi dunia usaha di Indonesia. Perubahan-perubahan kepemimpinan seringkali berakibat terjadinya perubahan dalam keputusan politik dan yang akhirnya berdampak secara langsung terhadap kondisi bisnis. Pada saat Orde baru, perdagangan Bahan Pangan Pokok selalu dikendalikan oleh Pemerintah melalui BULOG, sehingga ada kondisi yang stabil dalam perdagangan Bahan Pangan Pokok tersebut. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan dari pada kepentingan nasional.

Dalam bidang sosial, pada masa Demokrasi Terpimpin pernah terjadi konflik antar pedagang asing, terutama Cina. Atas kebijakan tersebut pemerintah di Beijing memberikan reaksi keras terhadap usaha tentara Indonesia melarang warga negara asing bergerak dalam bidang usaha eceran diluar kota-kota besar. Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat dengan dibekali senjata. Selain ditugaskan sebagai pelindung, peran militer ini untuk menarik perhatian serta dukungan partai politik. Kekuatan politik lainnya, yaitu PKI dengan menggunakan sistem “menempel” agar mendapatkan citra positif di depan Presiden Soekarno. PKI mulai memanfaatkan situasi demi mendapatkan tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia.

Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% dari APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan. Kemampuan pemerintah menyediakan segalanya dibatasi oleh gerak sistem ekonomi. Pola bisnis tersebut memerlukan sebuah rezim politik yang mampu mengendalikan reaksi kaum buruh dan gerakan demokratisasi.

Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya adalah melaksanakan industrialisasi, yang dikenal dengan Rencana Soemitro. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi, pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing.

Hal ini turut memperlambat pemulihan pelaksanaan dan penghormatan atas kebebasan berpikir dan upaya membangun opini kritis di tengah masyarakat. Menurutnya, pandemi ini merupakan suatu krisis yang memang harus ditanggulangi. Pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting untuk menanggulangi krisis pada pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tepat dan tanggap ketika mengambil sebuah keputusan. Sayangnya, pemerintah dinilai sering kali terburu-buru dan salah arah dalam mengambil kebijakan. Suharto, presiden kedua Republik Indonesia, berhasil mengambil kekuasaan pada tahun 1960an di tengah pergolakan yang ada.

Politik masa ini

Sayangnya, perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dinilai sudah keluar dari aturan yang benar. Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter dan jauh dari nilai-nilai demokrasi common. PKB dan PKS tak ingin menjadikan umat sebagai korban dari permasalahan politik yang sudah lewat. Perbedaan keduanya saat ini hanya sebatas posisi politik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera bersilaturahim ke Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa .

Sepanjang tahun 70-an dan 80-an, misalnya, Indonesia mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang mantap. Dari perspektif politik, pembebasan Tapol-napol, jelas merujuk kepada pemberian amnesti. Di Indonesia ada pengampunan dari presiden untuk meniadakan penuntutan hukum terhadap sekelompok orang yang terlibat peristiwa pidana. Jadi segala tuntutan terhadap kelompok orang itu dihapuskan, yang didasarkan kepada kebijaksanaan pemerintah atau presiden sebagai pemilik hak prerogatif.